Pemerintah Amerika Serikat sedang mempertimbangkan langkah penting untuk memperketat pengawasan terhadap transaksi kripto, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun lintas batas. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menyamakan regulasi antara mata uang kripto dan mata uang fiat tradisional. Melalui kerjasama antara lembaga federal utama, definisi “uang” dalam undang-undang yang relevan akan direvisi guna memastikan bahwa transaksi kripto mendapat perlakuan yang sama seperti transaksi dengan mata uang konvensional.
Pada 16 Agustus 2024, Departemen Keuangan AS merilis agenda regulasi dua tahunan yang mengungkapkan rencana untuk meratakan “lapangan bermain” antara mata uang kripto dan fiat. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa semua bentuk transaksi moneter, termasuk yang melibatkan aset digital, tunduk pada aturan yang sama dalam hal pelaporan dan pengawasan.
Dewan Gubernur Federal Reserve System (FRS) dan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) berencana untuk memperbarui definisi “uang” dalam Undang-Undang Kerahasiaan Bank (Bank Secrecy Act). Revisi ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi kripto, yang kerap dipandang sebagai alternatif atau pengganti mata uang tradisional, juga tercakup dalam aturan pelaporan yang ketat.
Mengintegrasikan Kripto dalam Sistem Pelaporan Keuangan
Menurut agenda yang dirilis, FRS dan FinCEN bertujuan agar revisi ini dapat memastikan bahwa aturan pelaporan tidak hanya berlaku untuk transaksi dengan mata uang fiat, tetapi juga mencakup transaksi domestik dan lintas batas yang melibatkan mata uang virtual yang dapat dikonversi, seperti kripto. Mata uang virtual ini, meskipun tidak memiliki status alat pembayaran yang sah, sering kali memiliki nilai yang setara dengan mata uang tradisional atau berfungsi sebagai penggantinya. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang sama untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum.
Namun, cakupan aturan ini tidak hanya terbatas pada mata uang virtual yang tidak memiliki status legal. Revisi yang diusulkan juga akan memperluas persyaratan pelaporan untuk aset digital yang memiliki status alat pembayaran yang sah, termasuk mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral (central bank digital currencies atau CBDC). Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah AS semakin serius dalam memastikan bahwa semua bentuk transaksi digital, baik yang terkait dengan kripto maupun CBDC, tunduk pada aturan yang ketat untuk menjaga transparansi dan mencegah kejahatan keuangan.
Pemberitahuan akhir terkait peraturan yang diusulkan ini dijadwalkan akan dirilis pada September 2025, setelah proses persetujuan yang diperlukan. Jika disetujui, aturan baru ini akan membawa perubahan signifikan dalam cara transaksi kripto dilaporkan dan diawasi di Amerika Serikat.
Kasus Bitcoin Silk Road: Sinyal Pengawasan yang Lebih Ketat
Dalam perkembangan terkait, pada 14 Agustus 2024, pemerintah AS memindahkan sekitar 10.000 Bitcoin yang terkait dengan penggerebekan lama Silk Road. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada regulasi ke depan tetapi juga pada pengawasan dan penegakan hukum terhadap transaksi kripto yang dilakukan di masa lalu.
Pindahan Bitcoin tersebut, yang diperkirakan bernilai ratusan juta dolar, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menindaklanjuti kasus-kasus lama yang melibatkan kejahatan siber dan perdagangan ilegal yang menggunakan kripto. Informasi mengenai transaksi ini dirilis oleh Arkham Intelligence, sebuah perusahaan analisis blockchain, yang menunjukkan bahwa pemerintah AS semakin aktif dalam menggunakan teknologi blockchain untuk memantau dan menindak transaksi yang mencurigakan.
Penerapan Kripto dalam Pelaporan Keuangan dari Beberapa Negara
Beberapa negara telah mulai mengeksplorasi dan, dalam beberapa kasus, menerapkan penggunaan kripto dalam berbagai aspek keuangan dan pelaporan keuangan, meskipun masih relatif terbatas dan bervariasi dalam penerapannya. Berikut adalah beberapa contoh negara yang sudah mempertimbangkan atau menggunakan kripto dalam sistem keuangan mereka:
1. El Salvador
- Penggunaan Bitcoin: El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada September 2021. Pemerintah El Salvador telah menggunakan Bitcoin dalam berbagai transaksi, termasuk penerimaan pajak dan transfer uang dari luar negeri. Selain itu, pemerintah juga mengelola dana Bitcoin melalui dompet digital Chivo yang dimiliki oleh negara. Laporan keuangan negara ini juga mencakup pengelolaan aset Bitcoin, yang merupakan bagian dari cadangan nasional.
2. Swiss
- Kanton Zug: Zug, sebuah kanton di Swiss yang dikenal sebagai “Crypto Valley”, telah menerima pembayaran pajak dalam Bitcoin dan Ethereum sejak 2021. Pemerintah lokal di Zug bekerja sama dengan perusahaan teknologi blockchain untuk mengintegrasikan kripto ke dalam sistem pelaporan keuangan mereka. Ini memungkinkan pembayaran pajak dan layanan pemerintah lainnya menggunakan kripto, yang kemudian tercatat dalam laporan keuangan daerah.
3. Estonia
- Pendekatan Proaktif terhadap Blockchain: Estonia telah lama dikenal sebagai negara yang proaktif dalam adopsi teknologi digital. Negara ini menggunakan teknologi blockchain untuk berbagai layanan pemerintah, termasuk identitas digital dan sistem voting elektronik. Meskipun belum sepenuhnya mengadopsi kripto dalam pelaporan keuangan pemerintah, Estonia memiliki kerangka regulasi yang mendukung penggunaan kripto dalam berbagai transaksi keuangan dan usaha. Pemerintah Estonia juga sedang mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana kripto dapat diintegrasikan dalam sistem keuangan negara.
4. Venezuela
- Petro: Venezuela meluncurkan kripto nasional bernama Petro pada tahun 2018. Petro didukung oleh cadangan minyak negara dan digunakan oleh pemerintah untuk menghindari sanksi internasional dan inflasi tinggi. Meskipun penggunaannya dalam laporan keuangan resmi terbatas, Petro digunakan dalam beberapa transaksi pemerintah dan ditawarkan kepada warga untuk pembayaran layanan publik dan pajak.
Negara-negara ini menunjukkan bagaimana kripto mulai diintegrasikan ke dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan nasional, meskipun tingkat adopsinya bervariasi. Langkah-langkah ini sering kali merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, atau menghadapi tantangan ekonomi tertentu.
Baca juga Bank Terbesar di Brasil Buka Peluang Penggunaan Bitcoin Untuk Pensiun
