Pendiri dan CEO Telegram, Pavel Durov, mendapat izin untuk meninggalkan Prancis sementara waktu di tengah kasus hukum yang menjeratnya. Namun, tuduhan yang diajukan terhadapnya menimbulkan kekhawatiran bagi komunitas kripto terkait tanggung jawab pengembang terhadap platform yang mereka ciptakan.
Latar Belakang Kasus
Pada 13 Maret, pengadilan Prancis mengizinkan Durov kembali ke Dubai, tempat ia sebelumnya tinggal. Ia telah berada di Prancis sejak Agustus 2024 setelah ditangkap di bandara Le Bourget, Paris.
Durov tengah diselidiki atas dugaan kelalaian dan keterlibatan dalam berbagai tindak kejahatan, termasuk perdagangan narkoba, pencucian uang, eksploitasi anak, dan terorisme. Jika terbukti bersalah, ia bisa menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara.
Kasus ini menimbulkan perdebatan terkait tanggung jawab pengembang atas bagaimana platform mereka digunakan—isu yang juga menjadi perbincangan dalam dunia kripto.
Tanggung Jawab Durov atas Telegram
Tuduhan terhadap Durov menyoroti apakah ia bertanggung jawab atas aktivitas ilegal yang diduga terjadi di Telegram, terutama karena aplikasi ini menggunakan enkripsi dan mendukung transaksi berbasis kripto.
Kasus ini mengingatkan komunitas kripto pada Alexey Pertsev, pengembang layanan mixer kripto Tornado Cash, yang dituduh bertanggung jawab atas pencucian uang yang terjadi di platformnya. Pertsev ditangkap di Belanda pada 2022 dan masih menunggu persidangan.
Banyak pihak di industri kripto mengkhawatirkan dampak dari kasus ini terhadap kebebasan berbicara dan privasi online. Bahkan, Jose Fabrega, kepala pemasaran Metis, menyebut kasus Durov sebagai “versi lain dari Tornado Cash.”
Menurut Natalia Latka, direktur kebijakan publik di Merkle Science, pengembang perangkat lunak dulu dianggap hanya sebagai pencipta alat tanpa bertanggung jawab atas cara penggunaannya. Namun, dengan meningkatnya adopsi teknologi terdesentralisasi, regulasi terhadap pengembang semakin ketat.
Blog kripto Onesafe menyebut kasus ini sebagai “crucial moment” bagi industri kripto, menekankan pentingnya memahami regulasi dan bekerja sama dengan regulator untuk menghindari masalah hukum.
Baca Juga $TON Naik 50% Usai Pavel Durov Tinggalkan Prancis Menuju Dubai
Durov sendiri menyatakan pada 17 Maret bahwa Telegram telah memenuhi bahkan melampaui kewajiban hukum mereka.
Implikasi bagi Kebebasan Berbicara
Penangkapan Durov juga menimbulkan pertanyaan tentang motif politik di balik kasus ini. CEO platform video Rumble, Chris Pavlovski, menyebut kasus ini sebagai “deadline” bagi kebebasan berbicara setelah platformnya sebelumnya bentrok dengan regulator Prancis terkait sensor.
Sementara itu, Gregory Alburov, penyelidik di Anti-Corruption Foundation yang didirikan oleh mendiang oposisi Rusia Alexey Navalny, mengkritik kasus ini sebagai tidak adil dan berpotensi merugikan kebebasan berbicara.
Durov telah beberapa kali berbenturan dengan regulator, terutama pada 2018 ketika ia menolak perintah dari regulator telekomunikasi Rusia, Roskomnadzor. Hal ini membuat banyak pihak percaya bahwa kasus ini bermuatan politik.
Meskipun Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa kasus ini bukan serangan terhadap Durov, pengacara hak asasi manusia Dmitry Zair-Bek tidak setuju. Ia menilai Durov menjadi sasaran karena melindungi privasi pengguna dan menolak bekerja sama dengan intelijen pemerintah.
Apapun hasilnya, kasus ini akan berdampak besar pada masa depan platform digital. Jika Durov dinyatakan bersalah, hal ini dapat mendorong platform untuk melakukan moderasi yang lebih ketat hingga ke tahap sensor. Sebaliknya, jika ia bebas, ini bisa menjadi dorongan bagi platform lain untuk menghindari kewajiban regulasi dengan dalih kebebasan teknologi.
Saat ini, izin Durov untuk tinggal di Dubai berlaku hingga 7 April, sementara kejaksaan Prancis belum memberikan pernyataan resmi mengenai perkembangan kasusnya.
