Pada 23 Agustus, Pengadilan Distrik AS di California Utara menolak permohonan Kraken untuk membatalkan gugatan yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). Gugatan tersebut, yang dimulai pada November lalu, menuduh Kraken beroperasi sebagai platform perdagangan kripto yang melaksanakan fungsi bursa sekuritas, broker, dealer, dan agen kliring tanpa pendaftaran resmi, melanggar hukum sekuritas AS.
SEC mengklaim bahwa Kraken mengoperasikan platform perdagangan di mana beberapa transaksi kripto dapat dikategorikan sebagai “kontrak investasi” menurut undang-undang sekuritas AS. Jika benar, transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai sekuritas, dan Kraken harus mendaftar serta mematuhi peraturan SEC. Tuduhan ini mencakup berbagai fungsi Kraken, termasuk sebagai broker dan dealer, yang semua memerlukan pendaftaran sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pengadilan menyatakan bahwa SEC memiliki alasan yang cukup untuk menuduh bahwa transaksi di Kraken bisa memenuhi kriteria sebagai sekuritas, sehingga Kraken berada dalam posisi melanggar undang-undang sekuritas jika tidak mendaftar. Keputusan ini menambah tantangan besar bagi industri kripto, yang tengah mencari kepastian mengenai apakah aset digital dapat dianggap sebagai sekuritas. Putusan ini memperkuat posisi SEC bahwa undang-undang sekuritas lama tetap relevan dan dapat diterapkan pada aset digital, termasukkripto.
SEC menekankan perlunya perlindungan bagi investor dalam aset kripto yang dianggap sebagai sekuritas, mirip dengan perlindungan yang diberikan pada investor dalam sekuritas tradisional. Pengadilan juga menekankan bahwa konteks pemasaran dan penjualan aset digital harus dipertimbangkan, bukan hanya formalitas kontrak investasi. Pengadilan menegaskan bahwa formalitas kontrak tidak diperlukan untuk sesuatu yang dianggap sebagai kontrak investasi dan sekuritas, sehingga keseluruhan konteks dan harapan investor menjadi faktor penentu dalam menetapkan status sekuritas suatu aset.
Permasalahan Kraken
Marco Santori, Kepala Pejabat Hukum Kraken, menjelaskan bahwa pengadilan tidak mengkonfirmasi bahwa token yang diperdagangkan di Kraken adalah sekuritas. Pengadilan hanya menyatakan bahwa perjanjian di sekitar token mungkin bisa dianggap sekuritas, meskipun token itu sendiri mungkin bukan sekuritas. Hal ini berarti SEC harus membuktikan bahwa transaksi di Kraken memenuhi kriteria Uji Howey untuk menentukan apakah suatu transaksi merupakan kontrak investasi.
Santori juga membandingkan kasus ini dengan keputusan dalam kasus Ripple, di mana pengadilan juga membedakan antara token itu sendiri dan perjanjian di sekitarnya. Kraken tampaknya siap untuk melanjutkan pertarungan hukum dengan SEC, percaya bahwa mereka dapat menunjukkan bahwa transaksi di platform mereka tidak memenuhi kriteria sebagai sekuritas.
Keputusan ini tidak hanya berdampak pada Kraken, tetapi juga memberikan sinyal penting bagi seluruh industri kripto. Coinbase, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, juga menghadapi gugatan serupa dari SEC terkait produk staking aset virtual mereka, yang dianggap oleh SEC sebagai penawaran sekuritas yang melanggar hukum. Selain itu, SEC telah menolak aplikasi dari Cboe Global Markets untuk mencantumkan dana yang diperdagangkan di bursa Solana (SOL), menganggap SOL sebagai sekuritas.
Keputusan ini menegaskan bahwa SEC semakin memperketat pengawasan dan regulasi terhadap industri kripto dengan menerapkan hukum yang ada pada aset digital. Hal ini mendorong bursa kripto dan entitas terkait lainnya untuk meninjau kembali struktur operasional dan model bisnis mereka agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penolakan pengadilan terhadap permohonan Kraken untuk membatalkan gugatan menunjukkan bahwa klaim SEC patut diselidiki lebih lanjut. Meskipun putusan akhir belum diambil, keputusan ini menandai langkah penting dalam upaya SEC untuk memperluas pengawasan terhadap industri kripto dan menentukan status hukum kripto di bawah undang-undang sekuritas AS.
Baca juga Exchange Kraken Pertimbangkan Pengunaan Energi Nuklir