Menteri keuangan Malaysia sebelumnya memperingatkan bahwa pembayaran kripto adalah ilegal, karena tidak memenuhi karakteristik uang.
Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM) dilaporkan mendukung adopsi cryptocurrency, dengan wakil menteri memanggil pemerintah untuk melegalkan crypto. Wakil Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin telah mendesak regulator Malaysia untuk melegalkan kasus penggunaan tertentu dari cryptocurrency dan NFT.
Zahidi menunjukkan bahwa langkah-langkah seperti itu akan secara signifikan mendukung kaum muda, karena industri cryptocurrency telah tumbuh semakin populer di kalangan generasi muda. Ia juga mengatakan bahwa KKMM sedang menjajaki cara untuk meningkatkan partisipasi anak muda dalam industri. Wakil menteri mencatat bahwa keputusan tentang regulasi crypto terserah pada regulator keuangan Malaysia termasuk bank sentral dan Komisi Sekuritas Malaysia.
Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa Honduras adalah negara lain yang bersiap untuk mengadopsi Bitcoin (BTC) sebagai alat pembayaran yang sah, mengikuti langkah El Salvador, yang memberlakukan Hukum Bitcoin pada September 2021.
“Kita tidak boleh membiarkan El Salvador menjadi satu-satunya negara yang melarikan diri dari dolar,” kata Presiden Honduras Xiomara Castro.
Pada awal Maret, menteri keuangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menegaskan kembali bahwa pembayaran dalam cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ether (ETH) adalah ilegal di negara tersebut, karena cryptocurrency tidak memenuhi karakteristik uang.
“Secara umum, aset digital bukanlah penyimpan nilai dan alat tukar yang baik. Ini karena aset digital rentan terhadap fluktuasi harga yang mengakibatkan investasi spekulatif, risiko pencurian karena ancaman siber, dan kurangnya skalabilitas,” katanya. Menteri menambahkan bahwa Bank Negara Malaysia sedang berupaya memperkenalkan mata uang digital bank sentral (CBDC) dan perkembangan terkait blockchain untuk menanggapi tren yang berkembang di industri aset digital.
