Pemerintah Turki sedang mengambil langkah serius untuk memperketat regulasi transaksi kripto. Tujuan utamanya adalah memberantas pencucian uang dan kejahatan finansial, sekaligus menyelaraskan aturan domestik dengan standar global.
Ini adalah bagian dari upaya komprehensif Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan Turki untuk meningkatkan pengawasan terhadap Crypto Asset Service Provider(CASP).
Aturan Baru untuk Transaksi Kripto
Menurut laporan dari kantor berita Anadolu Agency (AA), rancangan peraturan ini akan mewajibkan platform aset kripto untuk mengumpulkan informasi rinci mengenai asal-usul dan tujuan setiap transaksi. Selain itu, pengguna akan diminta untuk menyertakan deskripsi transaksi minimal 20 karakter untuk setiap pengiriman dana.
Regulasi baru ini juga akan memperkenalkan masa tunggu (holding period) untuk penarikan aset kripto, terutama jika aturan Travel Rule tidak berlaku. Secara umum, penarikan akan mengalami penundaan 48 jam, sementara penarikan pertama dari akun baru akan ditunda hingga 72 jam.
Dalam upaya mengendalikan potensi pelarian dana ilegal, seperti dari judi online dan penipuan, pemerintah akan menetapkan batas maksimum transfer stablecoin harian sebesar $3.000 dan bulanan sebesar $50.000.
Namun, bagi platform yang sepenuhnya mematuhi ketentuan Travel Rule (yang mengharuskan pengumpulan informasi lengkap pengirim dan penerima), batas ini bisa dinaikkan hingga dua kali lipat.
Tujuan dan Konsekuensi bagi Pelanggar
Menteri Keuangan Mehmet Şimşek menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menghambat penyalahgunaan aset kripto oleh pelaku kejahatan, namun tetap memberikan ruang bagi aktivitas kripto yang sah. “Kami akan tetap menyediakan ruang yang layak untuk aktivitas kripto yang legal,” ujarnya.
Baca Juga Michael Saylor Prediksi Harga Bitcoin Tembus US$21 Juta pada 2046!
Bagi platform yang tidak mematuhi aturan ini, konsekuensinya tidak main-main. Mereka bisa menghadapi sanksi administratif, sanksi finansial, hingga pencabutan atau penolakan izin operasi.
Pengecualian dan Penyelarasan Standar Global
Beberapa jenis transaksi akan dikecualikan dari pembatasan, seperti yang berkaitan dengan penyediaan likuiditas, market making, dan arbitrase. Namun, pengecualian ini berlaku asalkan pengguna dapat membuktikan sumber dana dan aktivitas tersebut diawasi oleh platform terkait.
Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya Turki untuk menyelaraskan regulasi kripto domestik dengan standar internasional, termasuk kerangka regulasi Uni Eropa seperti Markets in Crypto-Assets (MiCA).
Pada Maret lalu, Otoritas Pasar Modal Turki (Capital Markets Board/CMB) sudah mulai memberlakukan aturan lisensi dan operasional bagi penyedia layanan kripto. CMB kini memiliki kewenangan penuh atas bursa kripto, penyedia wallet digital, dan kustodian, dengan mewajibkan modal minimum yang ketat bagi para operator.
Regulasi baru ini menunjukkan komitmen Turki dalam menciptakan ekosistem kripto yang lebih aman dan transparan, sejalan dengan tren regulasi global.
