Senat AS saat ini sedang membahas RUU besar tentang pajak dan pengeluaran pemerintahan Presiden Donald Trump. Pembahasan ini maraton dan bisa berlanjut sampai dini hari, karena ada ratusan amandemen yang diajukan, termasuk beberapa yang penting terkait pajak kripto.
Senator Lummis Usulkan Perubahan Pajak Kripto
Senator Cynthia Lummis dari Partai Republik mengajukan amandemen yang tujuannya adalah bikin perlakuan pajak aset digital jadi lebih adil. Dia bilang, amandemen ini bakal ngasih kepastian hukum buat masyarakat Amerika yang pakai kripto biar nggak takut salah aturan pajak.
“Selama bertahun-tahun, para penambang dan staker dikenai pajak dua kali — saat menerima reward, lalu saat menjualnya,” tegas Lummis.
Nah, amandemen ini bakal membebaskan transaksi kripto di bawah $300 dari pajak, dengan batas tahunan $5.000, termasuk buat stablecoin. Ini dia beberapa poin penting lainnya dari amandemennya:
- Perjanjian pinjam-meminjam kripto nggak kena pajak.
- Kripto hasil airdrop, mining, dan staking baru kena pajak pas dijual.
- Akan ada aturan “wash sale” 30 hari buat kripto. Artinya, investor nggak boleh jual aset kripto rugi, terus beli lagi aset serupa dalam 30 hari sebelum atau sesudahnya.
Larangan Promosi Kripto oleh Pejabat Ditolak
Sebelumnya, Senat menolak amandemen yang diusulin sama Partai Demokrat. Amandemen itu mau melarang pejabat pemerintahan dan keluarganya buat promosi atau punya aset digital.
Amandemen ini, yang didukung Senator Jeff Merkley, Elizabeth Warren, dan Jack Reed, pengen ngelarang presiden, wakil presiden, anggota Kongres, dan pejabat tinggi lainnya buat punya atau promosi kripto, memecoin, token, NFT, dan stablecoin.
Baca Juga Kripto vs Politik, Pertarungan Besar Dimulai di New York
Larangan ini bahkan sampai pasangan dan anak-anak pejabat, dan juga berlaku buat mantan pegawai pemerintah non-tetap (kayak Elon Musk) selama setahun setelah jabatannya berakhir.
Senator Lummis jadi salah satu yang nentang amandemen ini. Dia bilang ke Senat kalau meskipun dia ngerti kekhawatiran soal etika, larangan itu terlalu berlebihan dan bisa ngehambat inovasi serta daya saing Amerika.
“Kalau hukum kayak gini diterapin di awal kemunculan internet, itu bakal ngasih sinyal bahwa Amerika tertutup untuk bisnis,” ujarnya.
Elon Musk Ngancam Bikin Partai Baru!
Elon Musk, yang dulu sempat jadi pejabat pemangkasan anggaran di era Trump tapi sekarang berselisih paham sama Trump soal RUU ini, makin manasin suasana. Lewat unggahan di X, Musk ngancam bakal bikin partai politik baru kalau RUU ini disahkan.
“Kalau RUU pengeluaran gila ini lolos, America Party akan saya bentuk keesokan harinya,” tulis Musk.
Menurut dia, Amerika butuh alternatif dari sistem dua partai Demokrat dan Republik yang dia sebut sebagai “uniparty“. Salah satu alasan Musk nentang banget RUU ini adalah karena dampaknya ke utang nasional, yang diperkirakan bakal nambah $3,3 triliun dalam 10 tahun ke depan.
Musk bahkan nyebut RUU ini “abomination” atau penghinaan menjijikkan. Miliarder yang juga pernah dukung kampanye Trump ini bahkan sebelumnya udah ngancam bakal ngegulingin setiap anggota Kongres yang dukung RUU ini.
“Siapapun yang dulu berkampanye untuk memangkas pengeluaran, lalu kini mendukung peningkatan utang terbesar dalam sejarah, seharusnya malu,” tulis Musk.
“Kalau perlu, mereka akan saya kalahkan di pemilu pendahuluan tahun depan — walau itu hal terakhir yang saya lakukan di dunia ini.”
