Pada tanggal 14 Juni kemarin, Majelis Nasional Vietnam secara resmi mengesahkan Undang-Undang Industri Teknologi Digital. Ini adalah gebrakan besar karena untuk pertama kalinya, aset digital seperti kripto akan punya payung hukum di negara tersebut. UU ini bakal mulai berlaku awal tahun depan, tepatnya 1 Januari 2026.
Aset Kripto Resmi Diatur, Dibagi Jadi Dua Kategori!
Dalam aturan baru ini, aset digital dibagi jadi dua jenis: aset virtual dan aset kripto. Keduanya memang sama-sama pakai teknologi digital atau enkripsi untuk validasi dan transfer. Tapi, penting dicatat, ini tidak termasuk sekuritas (efek), mata uang digital milik negara, atau instrumen keuangan lainnya.
Pemerintah Vietnam kini punya tugas besar untuk merumuskan lebih detail soal persyaratan bisnis, klasifikasi aset, dan cara pengawasan aset digital ini. Seru, kan?
Keamanan Siber dan Anti Money Laundering Jadi Prioritas
UU ini juga mewajibkan adanya langkah-langkah keamanan siber dan pencegahan pencucian uang yang sesuai standar internasional. Kemungkinan besar, ini adalah respons Vietnam terhadap kekhawatiran dari Financial Action Task Force (FATF), mengingat Vietnam sudah masuk “grey list” FATF sejak 2023. Jadi, mereka serius nih memberantas kejahatan siber!
Vietnam Incar Posisi Pusat Teknologi Digital Global!
Lebih dari sekadar mengatur kripto, undang-undang ini menunjukkan ambisi besar Vietnam untuk jadi pusat teknologi digital global. Ada banyak banget insentif menarik buat perusahaan di bidang artificial intelligence(AI), semikonduktor, dan infrastruktur digital.
Baca Juga Charles Hoskinson Usulkan Investasi US$100 Juta $ADA untuk Ekosistem Cardano
Mulai dari keringanan pajak, kemudahan penggunaan lahan, sampai dukungan untuk penelitian dan pengembangan (R&D), terutama buat perusahaan yang bikin teknologi inti kayak desain chip dan pusat data AI.
Pemerintah daerah juga diminta untuk dukung pengembangan tenaga kerja lewat subsidi dan pelatihan. Bahkan, kurikulum pendidikan nasional pun bakal disisipi keterampilan teknologi digital. Keren banget, kan?
Vietnam sendiri bangga banget dengan UU ini. Mereka bilang, “Pemerintah Vietnam menyatakan bahwa dengan adanya undang-undang ini, Vietnam menjadi negara pertama di dunia yang memiliki hukum khusus dan terpisah yang secara langsung mengatur industri teknologi digital.”
Tantangan Penipuan Kripto Masih Mengintai
Meskipun langkahnya progresif, Vietnam masih menghadapi tantangan besar soal penipuan aset kripto. Misalnya, pada Februari 2025 lalu, polisi menangkap empat pelaku di balik platform palsu BitMiner yang menipu lebih dari 200 korban dengan total kerugian sekitar 4 miliar dong Vietnam (sekitar $157.300).
Belum lagi di Desember 2024, Kepolisian Kota Hanoi berhasil menggagalkan penipuan besar bernama Million Smiles. Mereka promosi kripto internal bernama QFS dengan klaim spiritual yang aneh-aneh.
Untungnya, aksi cepat aparat berhasil menyelamatkan sekitar 300 calon korban, meskipun penipuan ini sebelumnya sudah merugikan lebih dari 100 bisnis dan 400 individu, dengan total kerugian mencapai 30 miliar dong Vietnam (sekitar $1,17 juta).
Meski tantangan penipuan masih ada, langkah Vietnam mengesahkan UU Industri Teknologi Digital ini adalah sinyal kuat bahwa mereka serius ingin maju di era digital.
