Regulasi Aset Kripto
Indonesia · Kerangka Hukum & Pengawasan
13 peraturan tercatat
2018 — 2024
2018 — 2024
Menampilkan 13 peraturan
Permendag 99/20182018
Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto
–Menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.
–Memberikan kepastian hukum dan kerangka dasar teknis perdagangan kripto.
–Menugaskan Bappebti sebagai regulator teknis lebih lanjut.
Bappebti 2/20192019
Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka
–Menetapkan kerangka penyelenggaraan pasar fisik komoditi termasuk aset kripto.
–Menjelaskan struktur: bursa berjangka, lembaga kliring, pialang, pengelola penyimpanan.
–Perdagangan fisik aset digital wajib melalui struktur yang diawasi secara resmi.
Bappebti 5/20192019
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto
–Menetapkan ketentuan teknis operasional perdagangan fisik aset kripto.
–Mengatur syarat modal minimum bagi pedagang/pialang yang memfasilitasi kripto.
–Menentukan kewajiban pendaftaran dan izin operasional sebagai pedagang fisik.
Bappebti 9/20192019
Perubahan atas Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019
–Amandemen atas ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto.
–Penyempurnaan ketentuan operasional dan persyaratan compliance.
–Klarifikasi kewenangan, pelaporan, dan parameter risiko perdagangan.
Bappebti 7/20202020
Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan
–Menetapkan daftar resmi aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia.
–Hanya aset dalam daftar yang legal diperdagangkan oleh pialang terdaftar.
–Menjadi dasar whitelist aset digital di pasar fisik kripto bawah Bappebti.
Bappebti 8/20212021
Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto
–Pedoman operasional utama untuk exchange dan pialang kripto.
–Mengatur KYC, AML, segregasi dana, perlindungan konsumen, dan tata kelola.
–Pedoman compliance utama bagi seluruh pedagang fisik aset kripto di Indonesia.
Bappebti 11/20222022
Pembaruan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan
–Revisi dan perluasan daftar aset kripto legal menggantikan versi 2020.
–Mencakup lebih banyak aset sesuai perkembangan pasar digital global dan lokal.
–Exchange wajib mengikuti daftar ini untuk memastikan listing legal di Indonesia.
Bappebti 13/20222022
Perubahan atas Pedoman Pasar Fisik Aset Kripto (No. 8/2021)
–Revisi pedoman pasar fisik untuk penguatan tata kelola dan manajemen risiko.
–Penyesuaian teknis terhadap praktik perdagangan yang berkembang.
–Peningkatan standar keterbukaan informasi dan perlindungan investor.
UU 4/20232023
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
–Kripto dikategorikan sebagai aset keuangan digital, bukan sekadar komoditas.
–Pengawasan beralih dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia.
–Integrasi pengawasan pasar kripto ke dalam sistem keuangan nasional.
PP 49/20242024
Peralihan Pengaturan Aset Keuangan Digital ke OJK
–Mengatur proses transisi kewenangan dari Bappebti ke OJK, efektif 10 Januari 2025.
–Menetapkan jadwal pemindahan data, izin, dan standar pengawasan.
–Memberikan kepastian hukum atas semua izin yang berlaku di rezim lama.
PMK 131/20242024
PPN atas Impor dan Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak
–Menetapkan ketentuan PPN umum dengan tarif 12%.
–Berlaku atas barang tidak berwujud dan jasa luar daerah pabean.
–Payung pajak PPN yang berlaku di era ekonomi digital dan kripto.
PMK 81/20242024
Ketentuan Perpajakan dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan
–Menetapkan standar pelaporan dan identifikasi wajib pajak nasional.
–Pemutakhiran data perpajakan dalam sistem administrasi inti.
–Payung administratif pajak umum yang mencakup ekosistem digital.
POJK 27/20242024
Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto
–Kerangka pengaturan OJK pasca-transisi dari Bappebti.
–Mengatur perizinan, tata kelola, perlindungan konsumen, clearing, dan settlement.
–Standar pengawasan setara sektor jasa keuangan lainnya di bawah OJK.
Tidak ada peraturan yang cocok dengan pencarian Anda.