Artikel ini merupakan ulasan atas Global Crypto Regulation Report 2026 yang diterbitkan oleh PwC, salah satu firma akuntansi dan konsultansi terbesar di dunia (“Big Four”). Laporan edisi keempat ini mencakup lebih dari 50 yurisdiksi. Kredit penuh diberikan kepada PwC.
PwC baru saja merilis edisi keempat dari Global Crypto Regulation Report — salah satu peta regulasi kripto global paling otoritatif yang ada. Laporan tahun ini membawa pesan yang kuat dan jelas: regulasi kripto bukan lagi hambatan — ia sedang aktif membentuk ulang pasar dan memungkinkan aset digital untuk berkembang secara bertanggung jawab.
Berikut enam tren regulasi utama yang diidentifikasi PwC untuk 2026.
1️⃣ Stablecoin: Dari Eksperimen Kebijakan ke Infrastruktur Pasar Inti
Tren pertama dan paling dominan adalah pergeseran stablecoin dari kerangka perancangan ke penegakan yang mengikat. Regulator di berbagai yurisdiksi kini memberlakukan aturan tentang cadangan, hak penebusan, tata kelola, dan pengungkapan. Di beberapa wilayah, otoritas juga memperkenalkan batas kepemilikan untuk mengurangi risiko arus keluar yang cepat. Bank sentral mulai menguji interoperabilitas antara stablecoin sistemik dan sistem pembayaran nasional.
2️⃣ Tokenized Money Bergerak dari Pilot ke Deployment
Deposito bank yang ditokenisasi, setara kas yang ditokenisasi, dan CBDC wholesale bergerak melampaui program percontohan menuju deployment yang lebih luas. Tokenisasi Real World Assets (RWA) muncul sebagai tema sentral 2026, bahkan menjadi tema paling menonjol di pertemuan WEF Davos. PwC memproyeksikan pertumbuhan signifikan di sektor ini karena partisipan institusional semakin matang dalam memahami kerangka hukumnya.
3️⃣ Perlindungan Konsumen Masuk ke Lisensi Kripto
Perusahaan yang sudah memiliki lisensi akan menghadapi ekspektasi yang lebih ketat terkait praktik pemasaran, kesesuaian produk, dan hasil pelanggan. Kewajiban promosi keuangan dan tata kelola produk kini diintegrasikan ke dalam lisensi kripto. Perusahaan akan diwajibkan untuk membuktikan hasil yang adil, pemasaran yang transparan, pengujian kelayakan, dan mekanisme ganti rugi nasabah.
4️⃣ Kripto sebagai Jaminan yang Sah dalam Pasar Keuangan
Di level institusional, regulator semakin memperjelas bagaimana aset digital dapat disetujui sebagai jaminan yang memenuhi syarat dalam kerangka margin dan manajemen risiko. Persyaratannya meliputi standar likuidasi, penilaian, kustodi, ketahanan operasional, dan penegakkan hukum. Ini meletakkan fondasi bagi adopsi institusional yang lebih luas dari aset yang ditokenisasi dan kripto pilihan dalam manajemen jaminan dan pasar derivatif.
5️⃣ Adopsi Institusional Melampaui “Titik Tidak Bisa Kembali”
PwC menegaskan bahwa keterlibatan institusional dalam kripto telah melampaui titik di mana ia tidak bisa lagi dibatalkan. Bank, manajer aset, penyedia pembayaran, dan korporasi besar kini menanamkan aset digital langsung ke dalam sistem inti, neraca, dan model operasi mereka. Kripto tidak lagi terbatas pada bursa atau venue perdagangan — ia kini digunakan untuk memindahkan dan mengelola uang, seringkali di balik layar dan tidak terlihat oleh pengguna akhir.
6️⃣ Adopsi Global Tidak Merata — Realitas Lokal Tetap Menentukan
Meski jaringan kripto bersifat borderless, PwC menekankan bahwa adopsi masih berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda di setiap wilayah. Di AS, lingkungan pro-kripto di bawah administrasi Trump mendorong kepercayaan institusi. Eropa fokus pada implementasi MiCA yang ketat. Inggris dan UAE memposisikan diri sebagai hub inovasi. Swiss mempertahankan kepastian hukum dengan pengawasan pragmatis.
💬 Pesan Utama PwC
Matt Blumenfeld, Global & US Digital Assets Lead di PwC, merangkumnya dengan tajam: “Regulasi tidak lagi menjadi hambatan — ia secara aktif membentuk ulang pasar dan memungkinkan aset digital menjadi arsitektur yang mendukung pertumbuhannya secara bertanggung jawab.” Pemenang di 2026, menurut PwC, adalah mereka yang membangun kepatuhan, ketahanan, dan transparansi sebagai bagian inti dari operasi mereka — bukan sekadar sebagai tambahan.
📥 Unduh Laporan Lengkapnya
Laporan PwC mencakup analisis mendalam per yurisdiksi di lebih dari 50 negara — referensi wajib bagi pelaku industri, konsultan hukum, dan regulator.
