Pemerintah Amerika Serikat meminta Mahkamah Agung untuk tidak memproses gugatan seorang pengguna Coinbase terhadap upaya Internal Revenue Service (IRS) dalam memperoleh catatan transaksi kripto miliknya.
Dalam dokumen tertanggal 30 Mei, Solicitor General D. John Sauer menyatakan bahwa pengguna Coinbase, James Harper, tidak memiliki hak privasi berdasarkan Amandemen Keempat untuk melindungi catatan keuangannya yang disimpan di Coinbase.
Pemerintah berpendapat bahwa Harper secara sukarela menyerahkan datanya ke Coinbase, dan IRS telah mengikuti prosedur hukum yang benar dengan mendapatkan data tersebut melalui permintaan resmi (judicially approved summons) yang disetujui oleh pengadilan.
Kasus ini bermula dari penyelidikan IRS pada tahun 2016 terkait laporan pajak yang tidak lengkap atas keuntungan dari aset kripto. Saat itu, IRS menemukan adanya kesenjangan besar antara jutaan pengguna Coinbase yang aktif berdagang Bitcoin dengan jumlah kecil wajib pajak yang melaporkan keuntungan kripto mereka.
Sebagai tindak lanjut, IRS mengajukan permintaan data massal (John Doe summons) kepada Coinbase untuk memperoleh catatan pengguna dengan volume transaksi besar.
Gugatan Harper terhadap IRS
Harper, yang melakukan transaksi Bitcoin di Coinbase pada tahun-tahun tersebut, kemudian menggugat IRS. Ia mengklaim bahwa tindakan IRS adalah pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya atas privasi catatan pribadi.
Namun, pengadilan tingkat bawah tidak sependapat. Mereka memutuskan bahwa catatan di Coinbase adalah dokumen bisnis, bukan catatan pribadi Harper, dan menyatakan bahwa IRS bertindak sesuai dengan hukum.
Dalam dokumen terbarunya, pemerintah AS menekankan bahwa preseden Mahkamah Agung mendukung posisi IRS. Mereka mengutip kasus United States v. Miller, yang menyatakan bahwa individu tidak memiliki ekspektasi privasi yang wajar atas catatan keuangan yang disimpan oleh pihak ketiga, termasuk Coinbase.
Pemerintah juga mengutip kebijakan privasi Coinbase sendiri, yang secara jelas menginformasikan bahwa data pengguna dapat dibagikan kepada penegak hukum.
Baca Juga Paris Saint Germain (PSG) Resmi Umumkan Bitcoin Treasury dan Dukungan Web3
“Jika argumen penggugat sebelumnya diajukan di pengadilan, pengadilan banding sudah dengan tepat menolak argumen tersebut karena telah jelas ditolak oleh preseden Mahkamah Agung dan tidak memiliki dasar yang kuat,” kata pemerintah.
Mahkamah Agung hingga kini belum memutuskan apakah akan mengadili kasus ini. Jika ditolak, keputusan Pengadilan Banding Sirkuit Pertama yang mendukung IRS akan tetap berlaku.
Coinbase Alami Kebocoran Data Besar
Pada 15 Mei, Coinbase mengungkapkan telah terjadi kebocoran data besar. Dalam insiden ini, pelaku berhasil menyuap staf dukungan pelanggan di India untuk mendapatkan akses ke informasi sensitif pengguna.
Data yang dicuri mencakup nama pelanggan, saldo akun, dan riwayat transaksi. Coinbase mengonfirmasi bahwa insiden ini berdampak pada sekitar 1% dari pengguna aktif bulanan mereka.
Salah satu korban yang terdampak adalah Roelof Botha, mitra pengelola di Sequoia Capital.
Setelah kebocoran ini terungkap, Coinbase menghadapi gelombang gugatan hukum. Setidaknya enam gugatan hukum telah diajukan pada 15 dan 16 Mei. Para penggugat menuduh Coinbase gagal menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai dan menangani insiden ini dengan buruk.
