Berakhirnya sengketa hukum antara SEC dan Ripple menandai babak baru bagi regulasi kripto di Amerika Serikat. Setelah hampir lima tahun berseteru, kini kedua belah pihak sepakat mengakhiri kasus ini dan berfokus pada hal yang lebih penting: membuat aturan yang jelas untuk industri kripto.
Fokus Baru SEC: Membuat Aturan Kripto yang Jelas
Komisioner SEC, Hester Peirce, menyambut baik berakhirnya kasus ini. Hal ini memungkinkan mereka yang sebelumnya sibuk di pengadilan untuk berfokus menyusun regulasi kripto.
Ketua SEC, Paul Atkins, juga menegaskan bahwa energi kini dialihkan dari ruang sidang ke perumusan kebijakan. Tujuannya adalah menciptakan kerangka regulasi yang jelas, mendorong inovasi, dan tetap melindungi investor.
Sekilas tentang Kasus SEC vs. Ripple
- Gugatan: Pada Desember 2020, SEC menggugat Ripple karena menjual sekuritas XRP yang tidak terdaftar, dan berhasil mengumpulkan dana sebesar $1,3 miliar.
- Putusan: Pada Juli 2023, Hakim Analisa Torres memutuskan bahwa XRP bukan sekuritas saat dijual ke investor biasa, namun dianggap sekuritas saat dijual ke investor institusi.
- Akhir Kasus: Ripple dikenakan denda $125 juta pada Agustus 2024. Akhirnya, kedua pihak setuju untuk mencabut banding masing-masing dan menyelesaikan kasus ini.
Dorongan untuk CLARITY Act
Berakhirnya kasus ini terjadi di tengah pembahasan Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY Act), sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan mengatur pasar aset digital di AS. Partai Republik mendorong agar RUU ini disahkan secepatnya, meskipun mendapat penolakan dari sebagian anggota Partai Demokrat.
Baca Juga November 2025, Ethereum Hadir dengan Upgrade “Fusaka”: Apa yang Berubah?
Beberapa anggota senior Partai Demokrat mengkritik RUU ini dan menganggapnya berbahaya. Mereka juga menentang Anti-CBDC Surveillance State Act, RUU yang ingin melarang mata uang digital bank sentral (CBDC) di AS.
