Kemenangan Lee Jae-myung sebagai Presiden Korea Selatan menandai kembalinya sosok populis progresif yang berasal dari kelas pekerja dan membawa visi berani untuk integrasi aset digital ke dalam sistem keuangan nasional.
Meskipun isu kripto tidak disebutkan secara eksplisit dalam pidato pelantikannya pada 4 Juni—yang berlangsung setelah pemakzulan Presiden sebelumnya, Yoon Suk Yeol—Lee memimpin dengan sederet janji terkait kripto yang telah ia sampaikan selama kampanye.
Pemerintahannya diperkirakan akan mempercepat integrasi aset digital ke dalam sistem regulasi dan keuangan Korea Selatan, melalui dukungan dari Komite Aset Digital yang dibentuk oleh Partai Demokrat.
Latar belakang Lee sebagai mantan buruh pabrik yang kemudian menjadi pengacara hak asasi manusia membentuk citranya sebagai reformis. Setelah kalah tipis dalam pemilu 2022, Lee kembali mencalonkan diri dengan janji yang diperbarui, termasuk konsep “masyarakat dasar” yang mencakup pengurangan jam kerja dan pendapatan dasar terbatas bagi kelompok tertentu.
Meski menang, masa jabatan Lee dibayangi sejumlah kontroversi, mulai dari skandal properti hingga dugaan pendanaan ilegal ke Korea Utara, serta insiden penusukan yang menimpanya pada 2024.
Kebijakan Kripto Lee: Dukungan Nyata bagi Aset Digital
Lee diperkirakan akan mendorong reformasi besar dalam kebijakan aset digital, termasuk kemungkinan pengesahan Digital Asset Basic Act (DABA), undang-undang dasar yang mengatur industri kripto. Upaya ini sebenarnya sudah dimulai di era Presiden Yoon, tetapi terhenti akibat pemakzulannya.
Kini, Komite Aset Digital yang dipimpin anggota parlemen Min Byoung-dug sedang menyiapkan RUU tersebut agar bisa disahkan tahun ini. RUU ini mencakup pembentukan badan pengatur mandiri yang diakui hukum, sistem persetujuan stablecoin, dan regulasi yang lebih jelas bagi penyedia layanan kripto.
Lee juga mendukung penerbitan ETF kripto berbasis spot—yang saat ini masih dilarang—serta membuka peluang bagi Dana Pensiun Nasional untuk berinvestasi dalam aset digital. Pembahasan seputar ETF kripto sudah memanas bahkan sebelum pemilu, dan Komisi Jasa Keuangan Korea telah memulai strategi bertahap untuk melibatkan investor institusi.
Yang membedakan kebijakan kripto Lee adalah rencananya untuk meluncurkan stablecoin berbasis won. Meski banyak warga Korea masih trauma dengan kegagalan besar proyek Terra dan stablecoin algoritmiknya, stablecoin versi Lee berbeda: terpusat, didukung fiat, dan sesuai dengan tren regulasi global.
Pemimpin Komite Aset Digital, Min, mengatakan bahwa inovasi sebaiknya datang dari sektor swasta. Ia mengusulkan agar stablecoin berbasis won bisa dipromosikan di Asia Tenggara dengan memanfaatkan kekuatan budaya Korea, seperti K-pop dan drama Korea.
Lee juga dikenal mendukung UMKM dan startup, selaras dengan narasi dirinya sebagai perwakilan “orang kecil”. Ia mendorong revisi aturan “satu bursa, satu bank” yang selama ini menciptakan lingkungan monopoli di kalangan bursa kripto domestik.
Kebijakan Luar Negeri Lee dan Hubungan dengan Korea Utara
Sikap calon presiden Korea Selatan terhadap Korea Utara selalu menjadi perhatian utama pemilih. Lee mendorong dibukanya kembali jalur komunikasi dan dialog damai dengan Pyongyang.
Namun, Korea Utara dikenal sebagai aktor berbahaya dalam dunia kripto global. Negara tersebut diduga berada di balik peretasan terbesar dalam sejarah kripto dan memanfaatkan hacker negara untuk menyamar sebagai pekerja lepas demi mencuri aset digital guna mendanai program senjata mereka.
Pendahulunya, Presiden Yoon, menerapkan pendekatan keras terhadap Korea Utara dan membatalkan banyak inisiatif diplomatik era Presiden Moon Jae-in (2017–2022).
Lee mengedepankan “diplomasi seimbang”, berupaya mempererat hubungan dengan AS dan Jepang sambil memperbaiki hubungan dengan China—yang sempat memburuk di bawah pemerintahan Yoon. Sikap ini mendapat respons beragam: dianggap pragmatis oleh sebagian, tetapi dianggap menjauh dari sekutu Barat oleh lainnya.
Setelah kemenangan Lee, Presiden China Xi Jinping langsung menyatakan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral.
Reformasi Politik dan Tantangan Hukum
Lee berjanji akan meredakan instabilitas politik yang mencuat pasca-deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon sebelum dimakzulkan—kejadian yang mengejutkan komunitas internasional dan menjadi pemakzulan presiden kedua di Korea dalam kurang dari satu dekade.
Sebagai bagian dari reformasinya, Lee mendorong penguatan lembaga demokrasi, pemisahan kekuasaan investigasi dan penuntutan, serta amandemen konstitusi agar presiden bisa menjabat dua kali masing-masing empat tahun, bukan sekali selama lima tahun.
Namun, Lee menghadapi tantangan hukum yang serius. Gaya komunikasinya yang konfrontatif dan bernuansa anti-elit telah memecah opini publik. Saat ini, ia terlibat dalam lima kasus hukum besar:
- Pelanggaran hukum pemilu – Mahkamah Agung menyatakan bahwa Lee memberikan pernyataan palsu dalam kampanye 2022. Kasus ini akan disidangkan ulang pada 18 Juni.
- Korupsi properti – Diduga berkolusi dengan pengembang saat menjabat Wali Kota Seongnam, menyebabkan kerugian bagi kota. Sidang berlangsung di Pengadilan Distrik Pusat Seoul.
- Penyalahgunaan dana publik – Dituduh memakai dana provinsi untuk kepentingan pribadi saat menjabat Gubernur Gyeonggi. Sidang dilakukan di Suwon.
- Transfer ilegal dana ke Korea Utara – Dituduh terlibat dalam pengiriman dana pada 2018, melanggar berbagai undang-undang keuangan dan inter-Korea.
- Pemalsuan kesaksian – Dituduh menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang 2019. Meski dibebaskan di pengadilan rendah, jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Seoul.
Baca Juga Cara Mudah Daftar Exchange Timothy Ronald “FLOQ”
Presiden Baru, Harapan Baru bagi Kripto Korea
Kepemimpinan Lee dianggap sebagai angin segar oleh industri kripto Korea, menandakan legitimasi yang lebih kuat, birokrasi yang lebih ringan, dan integrasi lebih dalam dengan sistem keuangan tradisional.
Inisiatif seperti ETF kripto spot, keterlibatan dana pensiun, dan stablecoin berbasis won menunjukkan bahwa pasar ritel kripto Korea yang sangat aktif kini berupaya menarik sektor institusi yang selama ini ragu untuk masuk.
Banyak kebijakan ini sebenarnya telah dirintis sebelum kampanye Lee dan didukung oleh dua partai besar. Maka, investor sudah memperkirakan akan adanya pemerintahan yang pro-kripto, terlepas dari siapa yang terpilih.
Meski kripto tidak disebut secara eksplisit dalam pidato pelantikannya, Lee menyinggung inovasi digital dan kecerdasan buatan—sinyal bahwa kripto mungkin akan dimasukkan dalam kerangka besar fintech dan infrastruktur digital.
Namun, dengan kasus hukum yang masih berjalan, terutama soal pelanggaran hukum pemilu, tantangan hukum Lee akan menjadi sorotan. Sidang pertama dijadwalkan pada 18 Juni. Satu pertanyaan hukum penting adalah apakah Pasal 84 Konstitusi—yang memberikan kekebalan terhadap tuntutan pidana bagi presiden—juga berlaku untuk kasus yang dimulai sebelum masa jabatan dimulai.
Ini adalah pertama kalinya seorang presiden Korea Selatan menjabat sambil menghadapi kasus pidana aktif, membuat para ahli hukum terpecah dalam menafsirkan langkah selanjutnya.