Shigeru Ishiba, Perdana Menteri Jepang yang akan datang, telah mengumumkan rencana kebijakan yang mendukung teknologi blockchain dan NFT. Sebagai pemimpin baru Partai Demokrat Liberal (LDP), ia melihat potensi besar dalam teknologi ini untuk meningkatkan ekonomi regional di Jepang. Melalui penggunaan blockchain dan NFT, Ishiba berencana untuk memaksimalkan nilai produk lokal seperti makanan dan pariwisata di pasar global.
Masaaki Taira, yang akan ditunjuk sebagai Menteri Urusan Digital, juga mendukung penggunaan NFT untuk mempromosikan kekayaan intelektual Jepang secara internasional. Taira sebelumnya menekankan pentingnya reformasi pajak guna mendukung startup kripto yang berkembang di era digital ini.
Ia menyoroti bahwa banyak startup kripto menghadapi tantangan audit token, yang membuat reformasi pajak menjadi prioritas. Rencana kebijakan ini sejalan dengan upaya dari komunitas industri kripto yang telah lama menyerukan penggunaan teknologi terdesentralisasi seperti NFT dan DAO untuk membangun ekonomi di daerah pedesaan Jepang.
Peninjauan Regulasi Kripto dan Potensi Penurunan Pajak
Japan’s Financial Services Agency (FSA) sedang melakukan peninjauan terhadap regulasi kripto, yang dapat mengarah pada penurunan pajak atas keuntungan kripto. Saat ini, pajak atas keuntungan kripto di Jepang mencapai 55%, namun ada kemungkinan bahwa aset digital akan diklasifikasikan ulang di bawah Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Bursa.
Peninjauan ini juga mempertimbangkan persetujuan untuk exchange-traded funds (ETF) yang mengandung token digital, yang akan semakin mengintegrasikan kripto ke dalam pasar keuangan Jepang. Perubahan regulasi ini diharapkan mendorong pertumbuhan investasi di sektor aset digital, yang selama ini dianggap terhambat oleh pajak yang tinggi.
Meski FSA berusaha untuk mempromosikan inovasi, mereka juga tetap memprioritaskan perlindungan investor. Seiring dengan upaya ini, Jepang telah menarik minat perusahaan besar seperti Bitget dan Bybit yang ingin terlibat dalam sektor kripto, terutama setelah peraturan yang lebih ketat diberlakukan pada tahun 2022 yang mewajibkan pertukaran kripto memiliki lisensi resmi.
Pemilihan Umum dan Dampak Kebijakan Digitalisasi
Ishiba telah mengumumkan rencana untuk mengadakan pemilihan umum pada 27 Oktober. Partai Demokrat Liberal, yang telah memerintah Jepang selama sebagian besar sejarah modernnya, diperkirakan akan tetap memegang kendali mayoritas di majelis rendah. Transisi kepemimpinan dari Perdana Menteri Fumio Kishida ke Ishiba kemungkinan akan membawa perubahan pada kebijakan terkait teknologi digital dan blockchain.
Ishiba berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada Tokyo dan mendukung pertumbuhan daerah-daerah dengan mempercepat digitalisasi dan memanfaatkan sumber daya internet. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan digital antar wilayah dan memaksimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi dan dukungan terhadap startup.
Meskipun ada beberapa ketidakpastian terkait dengan perubahan kebijakan ini, pasar aset digital di Jepang menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang kuat. Volume perdagangan kripto meningkat tajam pada tahun 2024, menandakan bahwa minat dan investasi dalam teknologi blockchain di Jepang terus berkembang, didorong oleh kebijakan pro-kripto yang dipromosikan Ishiba.
Baca juga Top 5 Altcoin yang Harus Kamu Pantau Minggu Ini (30 September 2024)
