Otoritas Tiongkok bergerak untuk menindak penggunaan aset kripto seperti Tether USDT dalam perdagangan valuta asing lebih dari dua tahun setelah memberlakukan larangan aset kripto besar-besaran.
China’s Supreme People’s Procuratorate (SPP) lembaga nasional tertinggi yang bertanggung jawab atas penuntutan hukum di Tiongkok telah memperingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan USDT sebagai perantara untuk menukar yuan Tiongkok dengan mata uang fiat lainnya. Lembaga tersebut mengeluarkan pernyataan bersama dengan State Administration of Foreign Exchange (SAFE) pada 27 Desember, mendorong pejabat lokal untuk menerapkan langkah-langkah yang lebih ketat terhadap penggunaan stablecoin Tether dalam transaksi valuta asing lintas batas.
Dalam pernyataan tersebut, SPP dan SAFE menyatakan bahwa menggunakan Tether sebagai media pertukaran antara mata uang lokal dan asing adalah ilegal. Otoritas tersebut mengatakan cabang-cabang lokal mereka harus meningkatkan koordinasi untuk “menghukum pembelian valuta asing yang curang, transaksi valuta asing ilegal, dan kegiatan ilegal dan kriminal lainnya yang terkait dengan valuta asing” sesuai dengan hukum.
Otoritas Tiongkok menekankan bahwa setiap aktivitas yang melibatkan pertukaran aset kripto dengan yuan adalah ilegal, termasuk keterlibatan tidak langsung seperti dukungan teknis atau penawaran layanan pertukaran. Pernyataan tersebut menyebutkan kasus kriminal yang melibatkan warga negara Tiongkok Zhao Dong founder perdagangan aset kripto over-the-counter RenrenBit — yang ditemukan telah memfasilitasi perdagangan aset kripto dan mata uang lokal. Pedagang tersebut dipenjara selama tujuh tahun dan didenda 2,3 juta yuan ($322.000) karena menggunakan dirham Uni Emirat Arab untuk membeli USDT dan menjualnya kembali di Tiongkok daratan untuk yuan.
Baca Juga Inscription Token Comments by Alvin Kan – COO of BGW (ID)
Berita ini muncul lebih dari dua tahun setelah otoritas Tiongkok daratan memberlakukan larangan besar-besaran terhadap aktivitas aset kripto di negara tersebut, termasuk perdagangan dan penambangan. Badan-badan lokal telah menindak transaksi Tether sejak itu, dengan penegakan hukum lokal menjatuhkan hukuman sembilan bulan kepada seorang warga atas tuduhan membeli Tether senilai 94.988 yuan Tiongkok ($13.067) pada Agustus 2023.
Meskipun Tiongkok memberlakukan larangan aset kripto besar-besaran pada tahun 2021, aset kripto seperti Tether tampaknya tetap populer di Tiongkok, setidaknya untuk sementara waktu. Pada tahun 2022, Pengadilan Rakyat Distrik Chaoyang Beijing melaporkan bahwa stablecoin seperti USDT tidak boleh digunakan untuk pembayaran gaji setelah satu perusahaan membayar seorang karyawan secara ilegal menggunakan USDT.
Menurut laporan lokal, pasar aset kripto Tiongkok masih menjadi salah satu yang terkuat di dunia hingga Oktober 2022, karena Tiongkok daratan kembali sebagai pusat penambangan Bitcoin terbesar kedua.
