Pihak berwenang di Thailand telah mengambil langkah serius dalam menindak operasi penambangan Bitcoin ilegal yang berlokasi di Ratchaburi, sebuah kota yang terletak di sebelah barat Bangkok. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas dan keamanan jaringan listrik di daerah tersebut, yang terganggu oleh aktivitas penambangan kripto ilegal. Keluhan dari penduduk setempat mengenai seringnya terjadi pemadaman listrik yang tidak biasa telah menjadi titik awal dari investigasi ini.
Pada tanggal 23 Agustus, pihak berwenang melakukan penggerebekan besar-besaran setelah menjalani penyelidikan intensif yang berlangsung selama satu bulan. Penyebab dari pemadaman listrik yang tidak dapat dijelaskan ini menjadi fokus utama penyelidikan yang dimulai sejak pertengahan Juli. Otoritas Listrik Provinsi (PEA) memimpin penyelidikan tersebut, bekerja sama erat dengan kepolisian setempat untuk mengidentifikasi dan mengatasi sumber dari masalah tersebut.
Dalam operasi penambangan Bitcoin, konsumsi listrik yang tinggi merupakan salah satu karakteristik utama karena proses penambangan membutuhkan daya komputasi yang besar. Aktivitas ini memerlukan perangkat keras khusus yang beroperasi secara terus-menerus, yang pada gilirannya mengonsumsi listrik dalam jumlah besar. Peningkatan konsumsi listrik yang tiba-tiba dan tidak wajar di daerah tersebut mengarah pada kecurigaan bahwa listrik sedang disalahgunakan untuk aktivitas penambangan kripto ilegal.
Penyelidikan yang dipimpin oleh PEA ini mencakup analisis mendalam terhadap pola penggunaan listrik dan pelacakan aliran listrik di wilayah Ratchaburi. Dengan dukungan teknologi canggih dan kolaborasi dengan kepolisian setempat, pihak berwenang mampu mengidentifikasi lokasi yang dicurigai sebagai pusat operasi penambangan. Pada akhirnya, penggerebekan dilakukan dengan tepat sasaran, meskipun para pelaku telah berhasil melarikan diri sebelum operasi penegakan hukum berlangsung.
Konsumsi Listrik yang Tidak Wajar
Melalui investigasi, pihak berwenang memperoleh informasi bahwa ada sebuah rumah di wilayah tersebut yang menunjukkan penggunaan listrik yang sangat tinggi, jauh melebihi normal. Setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut, rumah tersebut ternyata menjadi pusat operasi penambangan Bitcoin berskala besar. Jamnong Chanwong, kepala petugas keamanan distrik, menyatakan bahwa konsumsi listrik di properti tersebut sangat tinggi, namun pembayaran tagihan listriknya terindikasi sangat rendah. Hal ini memicu kecurigaan bahwa operator operasi tersebut telah mencuri listrik secara ilegal untuk mendukung aktivitas penambangan kripto mereka.
Diketahui bahwa peralatan penambangan dipasang oleh sebuah perusahaan yang menyewa rumah tersebut selama kurang lebih empat bulan, yang bersamaan dengan periode di mana pemadaman listrik di daerah tersebut mulai sering terjadi. Meski tidak ada penangkapan yang dilakukan selama penggerebekan, pihak berwenang percaya bahwa para operator melarikan diri setelah menyadari bahwa aktivitas mereka telah menarik perhatian penegak hukum. Penyelidikan lebih lanjut terus dilakukan untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas operasi ilegal ini.
Penambangan Bitcoin ilegal telah menjadi masalah serius yang semakin berkembang di kawasan Asia Tenggara, di mana para pelaku memanfaatkan biaya listrik yang lebih rendah di wilayah tersebut sambil menghindari biaya tinggi yang biasanya terkait dengan penambangan cryptocurrency di tempat lain. Praktik semacam ini telah menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan di negara-negara seperti Malaysia, di mana kegiatan penambangan ilegal dilaporkan telah mencuri listrik senilai sekitar $723 juta antara tahun 2018 hingga 2023. Sebagai tanggapan, otoritas Malaysia telah mengambil langkah tegas, termasuk menghancurkan peralatan penambangan Bitcoin yang disita dengan nilai lebih dari $1,2 juta.
Di sisi lain, Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) baru-baru ini mengumumkan perubahan penting dalam kebijakan mereka terkait investasi kripto. SEC Thailand telah merevisi kriteria investasi dalam token digital dengan tujuan memberikan kelonggaran pada beberapa pembatasan yang ada Dalam pertemuan terbaru, Komite SEC menyetujui prinsip-prinsip untuk memperbaiki kriteria investasi dan persyaratan terkait untuk operasi bisnis aset digital. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat mekanisme perlindungan investor sambil tetap memperhatikan risiko yang mungkin timbul dari perdagangan aset digital.
Salah satu langkah penting yang diambil adalah pencabutan pembatasan investasi yang sebelumnya diberlakukan pada investor ritel untuk token digital yang didukung oleh real estat atau yang menghasilkan pendapatan dari real estat (ICO yang didukung real estat) serta token digital yang terlibat dalam infrastruktur atau menghasilkan pendapatan dari infrastruktur (ICO yang didukung infrastruktur). Sebelumnya, investor ritel dibatasi hanya bisa berinvestasi hingga 300.000 baht per penawaran.
Baca Juga Hati-Hati! Ekstensi Chrome Berbahaya ‘Bull Checker’ Targetkan Pengguna Solana